TAJDID.ID~Medan || Membicarakan politik kebangsaan adalah bagian dari tugas kebangsaan itu sendiri. Oleh karenanya harus dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa yang harus dijunjung tinggi.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA ketika tampil sebagai pembicara dalam Seminar Nasional ‘Dinamika Tahun-tahun Politik Menuju Suksesi 20224’ yang dilaksanakan Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan (22/7/2022).
Lebih lanjut Prof Syahrin menuturkan, belajar dari persinggungan dunia Islam dengan dunia Barat yang modern dan sekuler; Turki pada awalnya terbawa rendong sekuler. Sementara Mesir tetap kukuh sebagai masyarakat Islam. menurutnya, hal itu disebabkan keberadaan ormas Oslam di Mesir.
“Oleh karenanya Ormas menjadi garda penjaga bangsa,” sebutnya.
“Dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah adalah ormas Islam yang menjadi garda terdepan menjaga republik ini tidak menjadi sepenuhnya sekuler,” imbuhnya.
Kemudian Prof Syahrin menilai, bahwa suasanan politik tahun 2024 memang terasa teramat dini mendominasi pembicaraan masyarakat Indonesia. Menurutnya hal tersebut disebabkan tiga faktor.
Pertama, endemi menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami dislokasi. Sementara politik adalah isu instan dan massal.
Kedua, pertanda bahwa demokrasi kita masih sangat labil; belum ada patron yang dapat dipercaya.
“Ketiga, dinamika politik yang sangat cepat dan unoridictability, hingga semuanya harus siaga untuk mengantisipasi,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Prof Syahrin, Ormas Islam, seperti Muhammadiyah, setidaknya perlu melakukan beberapa hal.
Pertama, Muhammadiyah perlu melakukan kajian yang serius, mendalam, dan reguler mengenai demokrasi dan kemajuan Indonesia, untuk kemudian dipasok kepada politisi dan pengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Muhammadiyah tidak boleh berhenti memasok pemikiran-pemikiran politik positif dan konstruktif terhadap bangsa ini,” harapnya.
Kedua, Muhammadiyah perlu melakukan pendidikan politik yang nasionalis-teligius bagi masyarakat dan generasi muda agar perhelatan politik di 2024 mendatangkan maslahat yang tinggi bagi bangsa Indonesia.
Ketiga, Muhammadiyah harus rela ‘memplototi’ prilaku politik bangsa dan mengingatkan bila tak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan kita.
“Cara demikian merupakan bagian dari pengamalan ajaran Islam sehingga sama cepatnya membawa penekunnya ke dalam surga,” jelas Prof Syahrin.
Prof Syahrin yakin, Muhammadiyah bisa menjalankan peran strategis tersebut, karena menurutnya Muhammadiyah memiliki style gerakan politik yang khas, yakni hikmatul-siyyasah atau high-politic yang senantiasa berkhidmat untuk kemaslahatan bangsa. (*)
(*)
Hikmatussiyasah