Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Sepertinya keseriusan Gerakan “Kudeta Konstitusi” untuk penundaan pemilu 2024 dan atau perpanjangan masa jabatan Presiden RI penting untuk terus dicermati.
Para pentolan, oligarki dan semua komponen kekuatan politik di belakangnya sama sekali tak perlu istirahat.
Mereka, berdasarkan evaluasi perkembangan detik per detik, dapat merumuskan kembali strategi dan taktik baru. Tidak boleh kapok dan loja, sebab kedua istilah itu tidak dikenal dalam politik.
Pembentukan Partai Mahasiswa Indonesia yang menggunakan taktik kanalisasi gerakan perlawanan mahasiswa dengan memanfaatkan komponen politik yang dengan mudah dapat dimobilisasi hanyalah salah satu di antara contoh yang dengan sangat mudah dapat dikenali.
Peralihan status Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) 1945 menjadi Partai Mahasiswa Indonesia dan proses pendaftarannya oleh Kemenkumham dan KPU menjadi salah satu di antara 70-an parpol peserta pemilu tampaknya bukanlah inisiatif dan keinginan murni mahasiswa Indonesia dan mereka pun sudah terpecah-belah karenanya.
Memang betul, koalisi pemerintahan saat ini begitu rawan terhadap perpecahan yang amat serius. Tetapi lazimnya gerakan yang memiliki keleluasaan akses atas kelimpahan sumberdaya akan selalu dapat dengan optimistik berkata: “tak ada masalah yang tak dapat diatasi”.
Merujuk kepada sejarah yang berulang, sikap kekuatan sosial politik bangsa seperti NU dan Muhammadiyah akan selalu dapat menjadi rujukan sikap bagi komponen-komponen lain termasuk TNI dan Polri.
Sekali lagi, berdasarkan rujukan sejarah Indonesia selalu penting menghitung kekuatan eksternal sebagaimana terjadi pada perlawanan rakyat terhadap Soekarno, Soeharto dan juga terhadap Gus Dur. (*)