TAJDID.ID || Terkait pembangunan kantor pusat di ibukota negara (IKN) baru, Muhammadiyah menunjukkan sikap berbeda dengan Nahdatul Ulama (NU). Jika NU gerak cepat berencana membangun kantor di wilayah IKN, maka Muhammadiyah justru tidak melakukan pembahasan apapun mengenai rencana pindah kantor ke IKN.
“Sampai sekarang belum ada pembahasan di PP. Muhammadiyah terkait dengan pembangunan kantor PP. Muhammadiyah di Ibu Kota Negara,” ujar Prof Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah melalui akun Twitternya @Abe_Mukti, Rabu (2/2).
KANTOR MUHAMMADIYAH DI IKN?
Sampai sekarang belum ada pembahasan di PP. Muhammadiyah terkait dengan pembangunan kantor PP. Muhammadiyah di Ibu Kota Negara. pic.twitter.com/W5s6AkoRlc
— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) February 2, 2022
Abdul Mu’ti menekankan, kantor pusat Muhamammadiyah tetap akan berada di Yogyakarta. Sebab, hal itu termaktub dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Aggaran Dasar Muhammadiyah (AD) pasal 3: Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta,” jelasnya.
“Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 1: (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta. (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitas di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta,” imbuhnya.
Kalaupun ada perubahan AD dan ART, kata Abdul Mu’ti, mekanismenya sudah diatur, yakni perubahan AD dan perubahan ART melalui Muktamar atau Tanwir.
“Perubahan AD melalui Muktamar. Perubahan ART melalui Muktamar atau Tanwir. Muhammadiyah Insya Allah akan melaksanakan Tanwir dan Muktamar 48 di Kota Surakarta 18-20 November 2022,” sebutnya.
Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa Muhammadiyah bukan lembaga negara, sehingga secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terikat dengan kedudukan ibu kota negara.
Sekiranyapun ada kemungkinan pembangunan kantor PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan hal itu harus dikaji secara seksama dengan mempertimbangkan banyak hal.
“Kemungkinan pembangunan kantor PP. Muhammadiyah perlu dikaji secara seksama dengan mempertimbangkan urgensi, maslahat, kebutuhan administrasi, kemampuan sumberdaya manusia, ketersediaan dana, situasi sosial-politik, dan berbagai pertimbangan strategis lainnya,” tukasnya.
Terakhir, Abdul Mu’ti mengungkapkan, bahwa sejauh ini keberadaan dan kiprah Muhammadiyah di Kalimantan Timur sudah cukup berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat.
“Di Kalimantan Timur telah berdiri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Aisyiah yang representatif dan berkembang dengan baik berkat kepercayaan masyarakat,” tutupnya. (*)
