TAJDID.ID~Jakarta || Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra mengatakan, karakteristik komplotan koruptor jauh ‘lebih hina’ dari pada kawanan penjahat copet konvensional.
Pernyataan tersebut dilontarkan Azmi Syahputra ketika diminta tanggapannya terkait OTT Bupati Kuansing dan 7 orang yang berkompoltan menerima suap dalam pembuatan izin HGU perkebunan pada, Senin (18/10)
“Mengapa dikatakan lebih hina? Karena para koruptor melakukan aksi korupsinya harus punya jabatan. Mereka berasa memiliki kasta yang harus di hormati, tapi ternyata berbuat curang , mencuri uang orang banyak atau merugikan keuangan negara,” ujar Azmi Syahputra, Selasa (19/10/2021).
Apalagi, kata Azmi, diketahui Bupati Kuansing ini pernah melaporkan Kejaksaan Tinggi Riau beberapa waktu lalu(18/6), katanya dia diminta oknum pegawai Kajari Kuansing 1 Milyar.
“Namun faktanya yang ada kini malah dia sendirilah sebagai pemeran pelaku utama korupsi yang kena OTT. Sungguh hina, dia sebagai orang yang punya keinginan untuk dapat uang suap HGU dengan penyalahgunaan jabatannya,” kata pakar Hukum Pidana alumni Fakultas Hukum UMSU ini.
Karena uang suap telah beralih pada kekuasaan penerima (indikator fisik), dalam kasus ini kepada pegawai bupati, maka menurut Azmi disinilah secara hukum bahwa unsur menerima telah terbukti dan kesalahan ini dikenakan pertanggungjawaban hukum bagi para pelakunya dan siapapun yang ikut dalam penyertaan kejahatan suap ini.
” OTT Bupati ini sangat tidak terpuji, tidak memberikan contoh keteladan dan memalukan. Mereka bukan orang yang bermental pejuang dan bukan pelopor. Melainkan mereka adalah penghianat, karena melakukan kejahatan korupsi dengan aktif , diperparah lagi Bupati ini baru dilantik 4 bulan , Raja kecil ini serasa kejar setoran dengan cara korupsi dan minta fee dari pihak swasta,” sebut Azmi.
“Ini jelas kekeliruan pelaku , secara track record yang bersangkutan telah berpengalaman dengan jabatan publik, semestinya ia fokus mendorong kemajuan daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kata azmi, OTT ini semakin menunjukkan tidak efektifnya sistem politik dinasti yang terbukti berpotensi jadi pemicu berbuat korupsi, Karena itu, Azmi menyerukan agar pejabat politik dinasti berhenti bermain-main dalam wilayah korupsi. Ia juga meminta masyarakat kedepan harus lebih teliti dalam memilih pemimpin daerah yang berdasarkan dinasti politik.
“Dari rentengan OTT ini, kita mendorong lembaga penegak hukum segera melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dalam arti seluas- luasnya. Sikat habis korupsi jumlah kecil maupun jumlah besar. Apapun bentuk korupsi harus ditindak tegas,” tutupnya. (*)