Terorisme dan Kontrol Geopolitik Amerika Serikat

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

 

Sejak awal abad XX telah diketahui bahwa wilayah Timur Tengah (Timteng) itu memiliki cadangan energi utama dunia, dan ketika ekonomi dunia beralih ke minyak, pasokan sumber daya energi terbesar dan paling mudah diakses terletak di wilayah ini.

Pasca PD I, Irak dan bekas wilayah lain Kekaisaran Ottoman awalnya dibagi untuk kepentingan Inggeris, Belanda, dan Prancis. Awal 1930-an AS beroleh pijakan di Arab Saudi. Pada tahun 1943 AS sadar bahwa Inggeris berusaha “mengacaukan” konsesi AS. Instrumen bantuan pinjaman bermain, terutama untuk memosisikan Inggris dan membeli kelas penguasa Saudi.

AS mengendalikan Timteng karena wilayah itu adalah tuas dominasi dunia. Perhatian utamanya adalah para pesaing industrinya. Salah satu cara untuk mengontrol Eropa adalah memastikannya bergantung pada minyak.

Banyak alokasi bantuan Marshall Plan setelah PD II ditujukan untuk mengalihkan Eropa dari pasokan batu bara yang melimpah secara internal ke pasokan minyak yang dikendalikan AS. Hal yang sama juga dilakukan di Jepang.

Pembuat kebijakan AS telah lama menyadari bahwa pengaturan semacam ini akan memberikan AS hak veto atas apa yang mungkin dilakukan orang lain.

Inggris memiliki struktur kuat untuk mengontrol Timteng selama PD I dan mendirikan “faade Arab” (negara-negara yang memiliki pemerintahan sendiri namun terkontrol). Jadi Irak secara resmi merdeka pada tahun 1932, tetapi mereka tidak dapat bergerak jauh melampaui batas Inggris, sampai tahun 1958, ketika mereka mengusir Inggris. Hal yang sama berlaku untuk Mesir dan berbagai negara Arab lainnya.

Amerika Serikat mengambil alih sistem ini dan menambahkan lapisan struktur lain ke dalamnya: apa yang disebut negara periferal. Ini adalah polisi (polisi lokal yang bertugas, pemerintahan Nixon pernah memanggil mereka) dengan markas besar polisi di Washington dan kantor cabang di London.

Israel menjadi bagian dari sistem periferal ini dimulai dengan perang Arab-Israel Juni 1967. Israel melakukan pelayanan yang luar biasa kepada kerajaan Saudi pada tahun 1967 dengan mengalahkan Gamal Abdel-Nasser dari Mesir, yang merupakan ancaman utamanya. Secara teknis, Arab Saudi berperang dengan Israel, tetapi pada dasarnya bersekutu. Iran dan Israel sangat erat bersekutu. Sistem kontrol ini (fasad Arab dan gendarme peripheral) telah cukup banyak bertahan dari banyak krisis dan mempertahankan dirinya sendiri.

Dalam dokumen-dokumen strategis, AS menampilkan dirinya secara konsisten sebagai pembela tidak hanya kepentingannya sendiri tetapi juga kepentingan mitra dan sekutunya dari segala jenis ancaman. Minyak sebenarnya merupakan perpaduan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan strategis lainnya.

Saat Reagan mulai menjabat ia menyatakan bahwa fokus pemerintahan akan menjadi perang melawan terorisme, khususnya terorisme internasional. Definisi terorisme menurut US Code: ”Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan yang bersifat politik, agama, atau ideologis . . . melalui intimidasi, paksaan, atau menanamkan rasa takut.”

PBB mengeluarkan resolusi tentang terorisme pada bulan Desember 1987: “Tidak ada dalam resolusi ini dengan cara apa pun dapat mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan kemerdekaan, seperti yang diturunkan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari orang-orang yang secara paksa dicabut haknya. . . khususnya orang-orang di bawah rezim kolonial dan rasis dan pendudukan asing atau bentuk lain dari dominasi kolonial, juga, sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam dan sesuai dengan Deklarasi yang disebutkan di atas, hak orang-orang ini untuk berjuang untuk tujuan ini dan untuk mencari dan menerima dukungan.”

Amerika dan Israel menolak, Honduras Abstain dan 152 negara menyetujui. Mengapa? Amerika Serikat dan Israel jelas tidak bisa menerima itu. Ungkapan “rezim kolonial dan rasis” berarti Afrika Selatan, yang masih menjadi sekutu di bawah rezim apartheid.

Definisi teror seharusnya, dari sudut pandang pembuat kebijakan AS: “Teror adalah teror dalam pengertian standar jika Anda melakukannya kepada kami; tetapi jika kami melakukannya untuk Anda, itu tidak berbahaya, itu adalah intervensi kemanusiaan, itu dengan niat yang baik.”. (*)

(Artikel ini ringkasan ceramah pada Seminar Terorisme yang diselenggarakan oleh KAUM (Korps Advokat Alumni UMSU) di Medan, 2 Oktober 2021)

 

Penulis adalah Dosen FISIP UMSU dan Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut.