TAJDID.ID~Medan || Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebut perpanjangan PPKM Darurat menimbulkan banyak resiko, salah satunya bantuan sosial (bansos). Oleh karena itu, Muhadjir meminta masyarakat untuk gotong royong menyediakan bansos, karena pemerintah tidak bisa menanggungnya sendiri.
Sosiolog FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar menilai pernyataan Menko PMK itu adalah sebuah pengakuan yang sangat realistis tentang kondisi keuangan negara yang kritis dalam menangani pandemi yang kian mengganas di negeri ini.
Namun, ia menyarankan, jika memang masyarakat diminta gotong-royong dalam menyiadakan bansos, maka terlebih dahulu para petinggi dan elit pejabat pemerintah di republik ini harus jadi teladan.
“Usul saya, setiap menteri, Direksi dan para Komisaris BUMN serta Kepala Badan dan Kepala Lembaga serta seluruh Kepala Daerah dan pejabat negara yang datanya sudah ada sesusi dokumen LHKPN ‘dipaksa’ menyumbang untuk mensupport program bansos,” ujar Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumut ini, Sabtu (17/7).
Sebagai contoh, Shohib merinci besaran sumbangan yang akan dikenakan kepada pejabat negara untuk mendukung program bansos tersebut. Misalnya, Rp 1 miliar bagi yang memiliki kekayaan di atas Rp 3 miliar; Rp 2 miliar bagi yang memiliki kekayaan di atas Rp 6 miliar; Rp 3 miliar bagi yang memiliki kekayaan di atas 12 miliar dan Rp 5 miliar bagi yang hartanya “tak terhingga”
Selanjutnya, kata Shohib, sumbangan-sumbangan itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar seluruh rakyat dapat termotivasi untuk ikut menambah kegairahan melebihi yang sudah dilakukan selama ini meskipun itu tanpa himbauan pemerintah.
“Dalam pengumuman Menteri Keuangan itu dijelaskan, pejabat ini hartanya berapa dan sumbangannya berapa,” kata Shohib.
“Tentu dalam daftar yang diumumkan oleh Menteri Keuangan itu nama Presiden RI dan Wakil akan menempati urutan teratas,” pungkasnya. (*)
