TAJDID.ID || Anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Muktamar Muhammadiyah ke-48, Dzul Fikar Ahmad menaggapi pernyataan Busyro Muqoddas yang mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan Muktamar Muhammadiyah akan disusupi atau diintervensi pemerintah.
Baca Juga: Busyro Muqoddas: Bukan Tidak Mungkin Muktamar Muhammadiyah Juga Akan Direkayasa)
Menurut Fikar, kekhawatiran Busyro tak beralasan dan kurang bijak. Ia menilai pernyataan itu justru dapat menimbulkan keresahan sebab keluar dari internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga tercatat sebagai bakal calon PP Muhammadiyah.
“Sangat tidak bijak pernyataan tersebut keluar dari seseorang yang dari internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga tercatat sebagai Bakal Calon PP Muhammadiyah,” ujar Fikar dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (21/6).
Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, hingga saat ini tidak pernah ada kepemimpinan Muhammadiyah hasil rekayasa pemerintah. Dingkapkannya, pihaknya telah menerapkan standar administrasi, moral, dan etik yang tinggi untuk bakal calon pimpinan Muhammadiyah mendatang.
Pernyataan Fikar merujuk pada dua alasan. Pertama secara etik, para pemilih Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moril yang tinggi.
Kedua secara aturan, proses pemilihan di Muhammadiyah tidak menganut pemilihan langsung, melainkan dengan Tim Formatur yang prosesnya dipilih sebanyak 3 kali tahapan.
Lebih lanjut dijelaskannya, pemilihan pimpinan dimulai dengan memilih 39 bakal calon yang dipilih di Tanwir. Dari jumlah itu kemudian disaring di forum Muktamar menjadi 13 orang. Ke 13 orang itu kemudian memilih ketua umum untuk masa kepemimpinan 5 tahun.
Selain itu, kata Fikar, pemilih di Muktamar Muhammadiyah juga melalui tahapan yang tidak sederhana. Mereka yang dapat memilih merupakan perwakilan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang harus diputuskan melalui forum permusyawaratan bernama Musyawarah Pimpinan.
“Sejarah telah mencatat tidak pernah ada kepemimpinan Muhammadiyah yang merupakan hasil rekayasa Pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyoroti intervensi pemerintah terhadap ormas. Dikatakannya, bukan tidak mungkin Muktamar Muhammadiyah mendatang direkayasa.
Dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (19/6), mantan Wakil Ketua KPK ini menduga belakangan pemerintah kerap melakukan intervensi terhadap ormas, sehingga berdampak pada bungkamnya sejumlah tokoh yang semula lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Diungkapkannya, intervensi itu dilakukan di kongres beberapa organisasi. Terbaru, kata dia, rencana kongres Kadin.
“Intervensi terhadap ormas dan martabat ormas, organisasi profesi dalam kongres-kongres nasional,” kata Busyro dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6). (*)