TAJDID.ID~Jakarta || Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat ditetapkan sebagai tersangka jual beli jabatan, setelah sebelumnya tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT gabungan senin(10/5), yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi ilmuan Praktisi Hukum Indoneisa (Alpha), Azmi Syahputra, mengatakan, tertangkapnya Bupati Nganjuk ini membuktikan sikap idealisme seseorang bisa hilang jika sudah berkecimpung dalam lingkaran kekuasaaan politik,, walaupun diketahui sebelumnya punya rekam jejak yang baik.
“Sikap idealisme seseorang pun bisa jadi hilang, karena harus mengikuti pola praktik kekuasaan yang selama ini terjadi. Dan dari OTT ini terlihat perkembangan tipologi klasik OTT ini diketahui, bahwa menu cepat dan segar bagi pejabat untuk dapat uang adalah melalui kemasan suap salah satunya yaitu dengan cara berdagang jabatan di ‘pasar jual beli jabatan’,” ujar Azmi yang juga dosen Hukum Pidana Universitas Tri Sakti ini, Selasa (11/5).
Lebih lanjut Azmi mengatakan, dari OTT ini menunjukkan bukti nyata diketahui masalah sentral utama terdapat dalam kebijakan legislasi yang mengakibatkan perilaku pimpinan daerah untuk jual-beli jabatan. Karena melalui pasal 53 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara( ASN) yang memberikan kebijakan faktual berupa kewenangan kepada pejabat politik untuk penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN.
“Disinilah letak muara pintu penyalahgunaan kekuasaan dan berpotensi melakukan kejahatan dalam jabatan. Kepala Daerah menjadikannya sebagai celah dan ruang untuk menyalahgunakan wewenangnya kesempatan atau sarana yang melekat padanya atas jabatan atau kedudukannya untuk keuntungan pribadi. Dan disinilah peristiwa dan jerat tindak pidana korupsi berlaku bagi pejabat tersebut,” jelasnya.
“Masalah lain juga karena jabatan yang dipegangnya oleh kepala daerah sebagai pejabat politik juga melekat fungsi ex officio sebagai pejabat pembina kepegawaian. Itulah yang diduga sebagai sarana menyalahgunakan kewenangan sekaligus jadi dorongan pemicu peluang sekaligus masalah yang bisa timbul dari dalam dirinya atau dorongan oleh organ sekitar jabatannya tersebut,” imbuh Alumni Fakultas Hukum UMSU ini.
Maka, menurut Azmi, sepanjang regulasi ini tidak dievaluasi atau diganti, maka stimulan pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat terbuka, dan sebagai cara mudah bagi pejabat untuk dapat uang dan janji rayuan jebakan dari orang atau organ kekuasaan sekitar pada bupati atau gubernur, termasuk kementrian lembaga dengan segala cara modusnya.
“Dan pada akhirnya para pejabat politik ini akan tertangkap OTT oleh penegak hukum terutama dari KPK,” tutup Azmi Syahputra. (*)
