TAJDID.ID || Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto menanggapi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan ()RUU EBT) yang disahkan DPR RI masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 bersama 33 RUU lainnya, Selasa (23/3).
Cak Nanto mendorong masyarakat sipil untuk terus mengawal proses Prolegnas agar menghasilkan masukan yang aplikatif dan membawa kemajuan.
“Salah satu konsep PP Pemuda Muhammadiyah adalah bagaimana inovasi-inovasi tentang energy ini bisa cepat terwujud sekaligus menjadi solusi bagi penanganan energy di Indonesia. Maka PP Pemuda Muhammadiyah mengajak anak muda, warga Indonesia untuk mengawal UU ini jangan sampai keluar dari kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya, Rabu (24/3).
Masuknya RUU EBT dalam Prolegnas Prioritas diharapkan oleh banyak kalangan untuk dapat memberi jawaban bagi penyediaan energi nasional yang semakin menipis, terutama sektor minyak dan gas.
Dalam forum PM Talks PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (24/3) yang membahas tentang RUU EBT Terhadap Kedaulatan Energi Nasional, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa RUU EBT sangat diperlukan mengingat cadangan minyak nasional terus menurun dan tersisa lebih kurang 2,5 milyar barel atau mampu bertahan hingga 9 tahun lagi.
Dengan Natural Decline sebanyak empat persen setiap tahunnya ditambah dengan konsumsi BBM nasional yang berjumlah 65 persen untuk motor, maka tren menurunnya cadangan minyak bumi sejak 2016 akan semakin serius jika sumber energi baru dan terbarukan tidak ditemukan atau tidak disiapkan. Apalagi, 1/3 produksi minyak nasional ditopang oleh Blok Cepu sendirian.
Sementara itu problem utama untuk gas juga tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk belum adanya jaringan pipa-pipa yang menghubungkan antar pulau.
“Apalagi kita sudah menandatangani Paris Agreement (2016),” ungkap Sugeng Suparwoto. Paris Agreement sendiri adalah upaya PBB mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif yang akan mulai berlaku pada tahun 2020. (*)
