TAJDID.ID || Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila bukanlah negara agama, tapi juga bukan negara sekuler.
Oleh karena itu, kata Haedar, perilaku ekstrim mendorong pasal-pasal agama diterapkan dalam semua lini kehidupan sama bermasalahnya dengan perilaku ekstrim sekuler untuk menghapus nilai-nilai agama di beberapa lini kehidupan kebangsaan.
“Indonesia itu menganut ajaran yang moderat di mana dasar negara itu sejalan dengan agama. Banyak hal agama masuk dalam kebijakan negara, tapi tidak semuanya,” pesan Haedar dalam iftitah peresmian Masjid Al-Ukhuwah Katingan Palangka Raya Kalimantan Tengah, Sabtu (6/3).
Posisi moderasi keberagamaan ini menurutnya harus terus dikawal mengingat tak sedikit fenomena Islamophobia akibat ulah segelintir muslim yang tidak mampu menampilkan akhlak dan keteladanan.
“Tapi juga sama, masyarakat luas jangan alergi dengan agama dan umatnya hanya karena di kalangan umat itu ada yang berperilaku tidak pas lalu digeneralisasi,” imbuhnya.
Menurut Haedar, posisi negara Pancasila ini juga harus dipahami agar para pejabat yang memperoleh kekuasaan tidak menyelewengkan kepentingan primordialnya terhadap posisi kebijakan publik.
“Ketika tokoh umat dan golongan agama ada di pemerintahan, dia harus bisa memposisikan diri secara adil dan ihsan. Jangan bawa golongannya, jangan bawa kelompoknya, apalagi memaksakan mazhabnya untuk jadi keputusan negara, misalkan begitu. Negara tidak boleh bermazhab pada mazhab dan aliran tertentu,” katanya.
“Itu kesadaran yang harus dibangun. Kemudian dalam berbangsa harus mengutamakan persaudaraan. kalau ada masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Nanti beneran bisa jadi besar. Dicari solusinya. Kalau tidak ketemu, masing-masing berbesar hati untuk saling memahami sebab terkadang memang ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa menyelesaikan sepenuhnya,” sebutnya. (*)
Sumber: muhammadiyah.or.id
