TAJDID.ID-Jakarta || Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI dan memicu protes massif dari banyak kalangan di seluruh Indonesia sesungguhnya bukan hanya masalah pesangon, tapi soal kedaulatan bangsa dan sumber daya bangsa Indonesia.
Demikian salah satu poin kesimpulan dari diskusi kecil yang diselenggarakan Ikatan Alumni Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (IKA UMSU Jabodetabek), Senin (12/10/2020).
“Terlalu sempit perspektifnya jika hanya melihat klaster naker dan pesangon karena 79 UU yg dipadatkan dalam UU Ciptaker,” ujar Edy Syaputra, Ketua Umum IKA UMSU Jabodetabek didampingi Sekjen Denny Ardiansyah Lubis bersama pengurus lainnya.
Baca Juga: IKA UMSU Jabodetabek Kutuk Penganiayaan terhadap Istri Alumni FH UMSU
Selain itu, Edy Syaputra mengingatkan, melihat realitas kehidupan berbangsa dewasa ini, maka anak-anak muda kita perlu ditanamkan sikap dan sifat kemandirian, kecerdasan dan nasionalisme dalam bingkai global.
Lebih dari itu, lanjut Edy, produk hukum, jangan hanya dengan pendekatan keuntungan-kerugian finansial (uang-investasi) belaka.
“Mengelola negara tidak cukup dengan itu, kecuali negara dikelola oleh trader yang selalu komersial cari untung dan gak mau rugi hingga semua dihalalkan,” kata Edy Syaputera. (*)
