TAJDID.ID-Medan || Presiden Joko Widodo sebaiknya melakukan perombakan struktur anggaran yang sudah ditetapkan. Caranya dengan menjangkau rakyat langsung di Kabupaten, Kota dan Provinsi.
Demikian dikatakan Dosen FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar menanggapi sentilan Presiden Joko Widodo atas rendahnya penyerapan anggaran covid-19 saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).
“Berapa jumlah Kabupaten dan Kota seIndonesia? Beri stimulus paling kecil berjumlah Rp 1 triliun. Kabupaten dan Kota yang lebih besar berikan lebih banyak (sekitar Rp 1,5 triliun). Sedangkan untuk masing-masing Provinsi kucurkan Rp 5 sampai Rp 10 triliun, sesuai ukuran kecil besar penduduk dan wilayah,” ujar Shohibul, Kamis (6/8/2020)
Menurut Koordinator ‘BASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya) ini, memang sangat diperlukan komunikasi substantif antara daerah dan pemerintahan nasional agar terdapat keseiramaan dalam menanggulangi pandemi covid-19 ini.
Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut ini menilai, selama ini pemerintahan nasional terkesan merasa dirinya lebih penting, padahal yang akan diselamatkan ialah penduduk dan ekonomi nasional.
Menurutnya, Ambivalensi di antara pilihan mendahulukan keselamatan penduduk dengan menangani pandemi atau mengutamakan konsolidasi ekonomi sangat kentara dalam performance pemerintah.
“Tak ada manfaat marah-marah. Covid-19 makin mengganas, taraf hidup rakyat merosot, unfaedahlah marah-marah,” kata Shohibul. (*)
