Judul Buku : Silua Politik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Covid-19
Penulis : Dr Arifin Saleh, S. Sos., MSP.
Penerbit : Gerhana Media Kreasi
Cetakan Pertama: Juni 2020
Isi : 237 hlm
Berselancar mengikuti 40 tulisan yang tersaji dalam buku ini seakan mengendarai mobil dengan sebuah kaca spion besar. Rekam sejarah banyak peristiwa sosial politik di Sumatera Utara tergambar dengan ringan dan gampang dipahami.
Arifin Saleh Siregar, sang penulis, boleh jadi 15 tahun belakangan sudah mengabdikan dirinya sebagai dosen dan sekarang dipercaya menjadi Dekan di FISIP UMSU. Namun, perjalanan panjangnya sebagai wartawan pada berbagai media di Medan yang ia lalui sebelumnya tidak jua lekang.
Terbukti, Arifin mampu memaparkan banyak hal secara jelas dan menarik. Jauh dari keribetan berbahasa sebagaimana yang kerap terlihat dalam buku-buku para akademisi. Ia tidak sedikitpun terkesan ingin menggurui. Bahkan, dalam beberapa tulisan, Arifin tetap menyisipinya dengan guyon yang membuat pembaca akan tersenyum simpul.
Ide-ide bernas pun banyak meluncur dalam buku ini. Termasuk sentilan-sentilan terhadap penguasa, walau tetap dengan cara bersahabat penuh canda sebagaimana seorang teman bercerita di kafe sembari menikmati segelas sanger.
Arifin membagi empat bagian kumpulan tulisannya dalam buku ini. Di bagian pertama, ia menjudulinya dengan “Politik Lokal dan Sosial Kemasyarakatan.” Dari judul terkesan berat, tapi faktanya tulisan-tulisan yang tersaji senantiasa dalam koridor cakap-cakap. Lugas dan mudah dimengerti. Beberapa persoalan politik yang kerap dibicarakan bisik-bisik di kalangan masyarakat, ia tulis dalam bahasa sederhana.
Diawali dengan tulisan yang berjudul “Modal Sosial vs Serangan Fajar”, Arifin berhasil menyajikan fakta riil di lapangan pada setiap jelang Pemilu dan Pilkada. Tak lupa ia memaparkan trik-trik agar seorang Caleg dan Cakada bisa membangun modal sosial yang bagus sehingga cara-cara serangan fajar perlahan harus ditinggalkan. Di sini, ia juga memaparkan bahwa politik marga di Sumut ternyata tidak signifikan.
Kemudian, Arifin menyentil fakta lain setelah usai Pilkada. Yakni tingginya angka “pecah kongsi” antara kepala daerah terpilih dengan wakilnya. Dalam tulisan berjudul “Agar Ganteng Tidak Pekong,” Arifin membocorkan tiga cara menghindari terjadinya konflik antara kepala daerah dan wakilnya. Kendati tulisan ini awalnya ditujukan kepada pasangan Gatot dan Tengku Ery yang terpilih pada Pilgub Sumut 2013 lalu, tapi hari ini hingga ke depan akan tetap relevan.
Di bagian pertama ini, Arifin juga menyertakan 4 tulisan terkait kampungnya sendiri: Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Dua tulisan berkaitan dengan nasib Tabagsel yang minim perhatian secara sosial ekonomi, dan dua tulisan lagi terkait politik lokal, termasuk sentilan tajamnya dalam tulisan berjudul “Perpolitikan Tapsel Lagi Sakit.”
Memasuki bagian kedua yang diberi judul “Pemberdayaan Masyarakat,” Arifin memaparkan banyak cerita miris di balik bencana dan pembangunan fisik. Diawali tulisan berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat.” Arifin langsung menyasar kepada pemerintah pusat yang kurang memperhatikan isu pemberdayaan masyarakat, dan bahkan merasa dananya sah-sah saja untuk dihambur-hamburkan tanpa program yang terukur.
Pembangunan Kota Medan yang kerap hanya berorientasi fisik semata pun tak luput dari ulasan. Dalam tulisan berjudul “Wali Kota Medan untuk Anak Cucu,” tergambarkan dengan jelas bahwa banyak pembangunan di Kota Medan justru akhirnya meminggirkan manusia yang semestinya jadi objek utama.
Dalam hal ini, Arifin sama sama sekali tak menyertakan canda, Ia menulis tegas, “Pembangunan yang terus berlangsung, terutama bidang fisik ternyata masih jauh dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kerusakan lingkungan semakin nyata di depan mata. Bahaya untuk masa depan juga semakin menganga” (hlm 126)
Pun begitu, kekumuhan di dalam kota harus tetap dilawan. Dalam tulisan berjudul “Mendukung Kotaku Melawan Kumuh” terpapar data bahwa pada hampir setiap kelurahan di Kota Medan masih ada kawasan atau pemukiman kumuh.
Di bagian ketiga buku ini menyasar pada persoalan “Pemerintahan dan Otonomi Daerah.” Di sini Arifin menyampaikan keribetan politik secara lugas tapi santai. Baca saja bagaimana ia menulis tentang pemekaran provinsi Sumteng dan Protap dalam tulisan berjudul “Belum Lahir (Jangan) Minta Kawin” dan “Mengapa Harus Provinsi Baru.”
Sentilan terhadap prilaku birokrat juga tak luput dari ulasan buku ini dalam dua tulisan: “Ketika Birokrat Merajuk” dan “Menyelesaikan Tapsel dengan Roha.” Kendati, lagi-lagi, kedua tulisan tersebut berawal dari dua peristiwa politik lokal yang terjadi beberapa tahun lalu, tapi relevansinya masih ada hingga sekarang.
Bagian ini, Arifin menyertakan satu tulisan tentang pajak daerah yang menjadi masalah pelik bagi semua daerah untuk memenuhi target pencapaian. Pada tulisan “Bukan Ketok Pintu, Tapi Buka Hati,” ia menyoal cara-cara pengutipan pajak daerah yang banyak dilakukan hingga hari ini, semisal menyisir ke setiap rumah, hanyalah solusi jangka pendek, tidak akan berdampak bagus ke depan (hlm 156).
Isu kekinian akhirnya dikupas juga dalam bagian terakhir berjudul “Covid-19 dan Sikap Masyarakat.” Arifin menyajikan kembali 5 tulisannya yang dimuat media dalam kurun Maret-Juni 2020 terkait realita masyarakat di sekitarnya tatkala virus Covid-19 menghajar hampir seluruh penjuru bumi.
Latar belakangnya sebagai Dosen Kesejahteraan Sosial mampu membuatnya merekam potret buram masyarakat kelas bawah di tengah masa pandemi Covid-19. Tersaji lugas dalam tulisan berjudul “Simalakama Kelas Bawah di Masa Corona.”
Walau tetap menyoal lambannya penanganan pemerintah dan banyaknya bantuan tidak tepat sasaran, namun Arifin juga menyoroti hal yang tidak terpikirkan. Di tulisan “Covid Terus Menjepit, Di Mana Kelas Atas Kita?”, memaparkan data 15 persen warga yang tergolong kelas atas menguasai 85 persen kekayaan alam yang ada.
Namun, mereka seperti menghilang dari iruk pikuk pengentasan pandemi. “Kelas atas sebenarnya bisa datang dengan uangnya. Bisa muncul dengan asetnya. Bisa dengan bantuan modalnya. Bisa dengan sembako yang rutin dan tepat sasaran. Bisa dengan dana atau kegiatan CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaannya. Bisa dengan segala daya dan fasilitas yang dimilikinya.” (Hlm 217).
Banyak hal lain yang sangat menarik di dalam buku ini. Hingga akhirnya ditutup dengan sebuah tulisan yang menyasar pada dunia perguruan tinggi sebagai tempat Arifin mengabdikan diri: “Pandangan dan Saran Terhadap Kebijakan Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19.”
Sangat layak untuk dimiliki dan dibaca. Baik oleh mahasiswa, aktivis LSM, wartawan, politisi termasuk para kepala daerah dan pejabat daerah. Tidak saja penting menambah pemahaman terkait pembangunan pemberdayaan manusia, tapi buku ini juga mampu menjadi cermin bagi politisi untuk melangkah lebih terarah. Buku ini juga bisa jadi tongkat bagi pejabat untuk tidak salah langkah.
Semua itu ditulis secara bervarisasi. Ada yang tegas lugas, dan ada yang nakal dan penuh akal. Puluhan opini singkat yang ada dalam buku ini, bisa juga dianggap secuil gagagan atau secuil pendapat dari penulis. Secuil – seperti kata yang sering dimunculkan penulis di media sosialnya -, tapi pasti bermanfaat untuk politisi, teknokrat, birokrat, pejabat, dan tentu masyarakat.
Namun, tentu saja tidak ada kesempurnaan bagi manusia. Karena ini kumpulan tulisan yang dimodifikasi dalam waktu singkat, harus diakui beberapa tulisan memang sudah tak lagi up to date. Selain itu, sebagaimana pengakuan si penulis, ia hanya punya waktu 10 hari membongkar semua filenya di tengah kegalauan lock down karena Covid-19. Alhasil, beberapa kelemahan dari buku ini, masih tetap terasa. (*)
Rahmad Nur Lubis, Mantan Wartawan dan Pegiat Medsos
