Dulu orang Amerika memperkuat rasa bangga dengan negaranya oleh Jhon F. Kennedy dalam pidatonya sebagai Presiden Amerika menyebut “Jangan kamu tanya apa yang Negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu buat untuk negara”.
Meski kata-kata ini berasal dari seorang filsuf Cicero zaman Romawi beberapa abad yg lalu tapi sangat menyentuh sebagai doktrin rakyat Amerika. Ungkapan ini penting bagi warga Tapsel memperkuat rasa kecintaan kepada daerah dan negara.
Disisi lain doktrin Soekarno dalam mempersatukan kita sebagai bangsa dengan rasa Nasionalisme yang jauh sebelumnya dideklarasikan oleh Bung Tomo (Budi Oetomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928). Oleh sistem politik Orde Lama sampai Orde Baru bahwa sistem sentralisasi di zaman Soeharto selama 32 tahun di zaman eformasi (1999) mengubah kembali rasa keindonesiaan dengan konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah. Seluruh sistem politik dan pemilihan pemimpin melahirkan kembali sebuah fanatisme, egocentrisme kedaerahan ataupun lahirnya kembali politik identitas yang tak terbendung.
Jika dalam Pilkada ini “Rasa Kedaerah” dengan semangat “Marga” dan, “Putera Daerah” terus bergulir, meneriakkan identitas primordial dengan memberikan kriteria pemimpin berdasarkan asal usul, silsilah (tarombo), asal kelahiran, suku (marga,), agama dan lainnya mestinya jangan ditakuti, apalagi dianggap tabu. Inilah pertarungan baru antara politik pragmatisme (uang/modal) dengan politik idealisme (simbol). Dan ditambah dengan pertarungan ide dan gagasan (program).
Kemana arah politik rakyat Tapsel pada Pilkada tahun 2020 ini? Subjektivitas senantiasa muncul dan dimunculkan dalam event politik merebut kekuasaan atau memilih pemimpin.
Disinilah muncul kajian yang menarik bagi kalangan akademisi, apakan kita sekarang sedang bertarung politik identitas atau program atau keduanya ? Bisa juga muncul teori agency (aktor/agen), apakah orang bertarung karena marga, agama atau ada kepentingan aktor (individu/orang per orang/jabatan/identitas lainnya misalnya dia harahap tapi dia juga kepala desa, dia juga merangkap alim ulama, ketua parsadaan) dengan memanfaatkan identitas. Lalu sejauhmana kita bisa melepaskan politik identitas ini disaat pilkada? Saatnya moralitas/etika/budaya politik (high politics/politik adiluhung) kita gelorakan.
Jadi kita harus menghargai politik yang tetap santun bukan politisasi SARA. Jangan melihat isu-isu politik pilkada seperti ini dengan negatif. Tugas kita adalah mengelola kemajemukan dengan baik, menjaga kerukunan. Jika kita gunakan bahasa “Ahape Margna Na Masalah, Ahape Agama Na Masala!?” Bisakah ini kita jalankan? Saya tidak bisa bayangkan jika ada marga Batak Toba atau Suku Nias, beragama Kristen di wilayah mayoritas Islam seperti Tapsel bisa kita terima. Tapi Tapsel sejak dulu dikenal sebagai daerah simbol kerukunan. Dan pemimpin harus berdiri disemua suku, agama, antargolongan diatas kepentingan bangsa dan negara.
Jadi jadi jangan takut menyebut inilah saya, saya mau pilih berdasarkan marga atau agamanya. atau lainnya. Kita harus bisa menerima perbedaan, Inilah tugas bersama kita merawat perbedaan, kemajemukan (pluralitas) tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika. Akan bergeser politik identitas ini suatu saat ke politik ideal jika rakyat sudah sejahtera seperti di Amerika. Tapsel tidak boleh kehilangan jati diri sebagai daerah masyarakat adat Angkola dan Islam.
Semoga Penyelenggara Pemilu (KPU), Panwas, ASN, TNI/Polri adalah alat negara, netral dan profesional.
Horas, Ya’ahouw, Menjuah-juah, Wabillahi Taufiq wal hidayah, Billahi Fie Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wallohu Muwaffiq. Wassalam, Taqbir, Allahu Akbar. Saya Indonesia. Kita semua satu, jangan robek Merah Putihku. (*)
Suheri Harahap, Dosen UIN-SU, Tokoh Pemuda Sumut dan Putera Tapanuli Selatan
