TAJDID.ID || Bangsamoro, wilayah otonom mayoritas Muslim di Filipina, kehabisan persediaan makanan dan peralatan medis di tengah pandemi COVID-19
Dikutip dari muslimnews.co.uk, kepala menteri Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao, Murad Ebrahim mengatakan, bahwa pemerintahnya telah menghabiskan lebih dari $ 39 juta untuk tanggapan COVID-19 hingga sekarang.
“Kami membelanjakan untuk pengobatan, makanan, dan persediaan lain, selain membangun fasilitas karantina. Tapi kami kekurangan pasokan makanan karena kami telah menyarankan orang untuk mengikuti aturan karantina umum. Jadi, fokus kami saat ini adalah produksi makanan,” jelasnya.
Dia mengatakan langkah-langkah luas diambil lebih awal untuk mencegah wabah skala penuh di Bangsamoro.
“Kami menerapkan persyaratan jarak sosial, mengurangi jam kerja di kantor, dan melarang pertemuan, termasuk yang keagamaan,” kata Ebrahim.
Institusi pendidikan juga tetap tertutup, dengan kelas online diadakan di daerah dengan konektivitas internet.
Langkah-langkah tersebut telah terbukti berhasil sampai batas lebih dari lima juta orang memiliki 11 kasus yang dikonfirmasi dan 285 kasus coronavirus sejauh ini.
Dengan hanya satu rumah sakit di wilayah ini yang diperlengkapi untuk mengobati COVID-19 kasus, empat dari 11 pasien yang dikonfirmasi telah meninggal, sementara tujuh lainnya berhasil menyembuhkan.
Lebih lanjut Ebrahim mengatakan, terlepas dari hanya fasilitas medis soliter, kurangnya alat tes adalah masalah utama lainnya untuk wilayah ini, menurut
“Kami melakukan pengujian cepat karena kami tidak memiliki cukup test kit COVID-19 standar. Kami telah mengirim permintaan kepada pemerintah nasional tetapi belum menerima pasokan apa pun, ”katanya kepada Anadolu Agency.
Dia mengakui bahwa pemerintah pusat menghadapi tantangan berat di ibukota Manila dan bagian utara Filipina yang merupakan daerah paling parah di negara kepulauan itu, di mana jumlah kasus keseluruhan lebih dari 12.000 dengan lebih dari 800 kematian.
Ebrahim mengatakan Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA) menawarkan bantuan vital kepada Bangsamoro dengan mengirim klinik medis keliling untuk merawat pasien COVID-19.
“Kami telah meminta satu lagi klinik semacam itu untuk meningkatkan kapasitas kami,” katanya, seraya menambahkan bahwa organisasi bantuan Turki lainnya juga menyumbang untuk membantu kawasan dan orang-orangnya.
“Kelompok internasional lainnya dan badan-badan PBB juga mendukung kami dalam perang melawan COVID-19,” katanya.
Status otonom
Terletak di Filipina selatan, daerah otonom Bangsamoro muncul setelah referendum bersejarah pada awal 2019.
Pemungutan suara menandai berakhirnya perjuangan selama puluhan tahun oleh kelompok-kelompok bersenjata Muslim, yang dipimpin oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
Pada 26 Februari tahun lalu, ketua MILF Ebrahim mengambil alih sebagai perdana menteri regional, menggantikan gubernur pemerintah pusat.
Dia dipilih oleh Presiden Rodrigo Duterte untuk mengelola Otoritas Transisi Bangsamoro hingga tahun 2022.
Dengan otonomi komprehensif, wilayah mayoritas Muslim bebas dalam urusan internalnya, mampu membangun dan mengelola pengadilan hukum Islam, dan mengelola perairan sekitarnya bersama dengan pemerintah pusat.
Ini terikat ke Filipina dalam kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.
Selain itu, mantan pejuang MILF dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) menjadi memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata negara tersebut. (*)
