TAJDID.ID-Medan || Anggota komisi X dan Baleg DPR RI FPAN, Prof Dr Zainuddin Maliki MSi mengatakan, sikap enterpreneural pemerintah dibutuhkan dalam memberi kewenangan Daerah untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Otonomi harus membuahkan reformasi bukan deformasi,” ujar Zainuddin saat tampil sebagai pembicara dalam acara Webinar dengan tema “Kewenangan Daerah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” yang digelar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) pada Sabtu (9 Mei 2020) jam 13.00-15.00 WIB.
Berita terkait:
- MAHUTAMA Gelar Webinar “Kewenangan Daerah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”
- Webinar MAHUTAMA, King Faisal: PSBB Sarat dengan Anomali
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menilai, dalam kasus penanganan Covid-19, pemerintah cenderung bersikap “tradisional” (meminjam istilah Osborne dan Gaebler, 1993) dengan berusaha mengambil kewenangan yang besar.
Namun, karena tidak memiliki dukungan finansial yang memadai –kemudian kebijakan yang dipilih PSBB dengan pengambilan keputusan yang birokratis, bukan lockdown atau karantina wilayah seperti yang diminta UU No. 6/2018 tentang karantina wilayah,” ujarnya.
Menurut politisi PAN ini, karena penanganan Covid-19 yang sungguh kompleks masalahnya, seharusnya sikap “enterpreneural” pemerintah yang dibutuhkan.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah lebih memilih melakukan desentralisasi dengan memberi kewenangan kepada daerah, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pengguna jasa.
Dengan demikian, kata Zainuddin, mereka (pemerintah daerah-red) bisa mengambil keputusan sesuai kondisi daerah, lebih cepat, fleksibel, dan efektif.
“Kalau bisa, untuk menetapkan PSBB tidak perlu ke Jakarta. Lebih penting lagi menumbuhkan tanggung jawab yang lebih besar daerah dalam penanganan Covid-19,” tutupnya. (*)
