TAJDID.ID-Medan || Majelis Ulama Indoneia (MUI) menganggap kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia terkait PSBB, terutama yang terakhir tentang pelonggaran atau relaksasi terhadap beberapa hal terutama tentang moda transfportasi publik. Begitu juga tenang kedatangan TKA China yang seolah-olah dianggap sebagai bagian upaya pemerintah untuk memajukan ekonomi Indonesia.
Wakil Ketua MUI Pusat Dr. KH. Muhyiddin Junaidi, MA mengungkapkan, bahwa sebenarnya pihaknya sudah berbicara tentang hal ini sudah sejak lama beberapa bulan lalu, sejak kebijakan PSBB diterapkan. Dikatakannya, pada saat itu MUI minta kepada pemerintah Indonesia agar menghentikan dan melarang TKA China datang ke Indonesia, karena China merupakan episentrum dari pandemi Covid-19.
“Kalau memang tidak bisa dihentikan, kita katakan kepada pemerintah bahwa mustahil megatasi pandemi Covid-19 dan PSBB tidak akan berhasil. Kenapa ? Karena sumber virusnya terus dibiarkan berdatangan, padahal di beberapa negara lain baik yang di asia maupun di belahan lainnya melarang,” ujarnya dalam Webinar Nasional MAHUTAMA dengan tema: “Kontroversi Kedatangan TKA Pada Masa Pandemi dalam Perspektif Ketatanegaraan”, Sabtu (16 Mei 2020) jam 13.00-15.00 WIB.
Tapi anehnya, kata Muhyiddin, di Indonesia justru diberi kemudahan, bahkan ada semacam influencer yang dibayar oleh pemerintah untuk merangsang dan mempromosikan sektor parawisata Indonesia dan itu sangat bertentangan prinsip keadilan sosial.
Muhyiddin mengingatkan, bahwa semakin lama penanganan kesehatan ini diatasi, itu justru semakin banyak problem yang akan timbul, antara lain: yang pertama adalah masalah ekonomi, kalau orang sudah dilockdown selama lebih dari 2 bulan itu akan ada pengaruh terhadap pola hidupnya dan pendapatannya.
“Nah, kalau terus tidak ada batas waktu PSBB justru kemudian akan menimbulkan krisis ekonomi di masyarakat, terutama di masyarakat kelas bawah,” sebutnya.
Ia juga sangat menyesalkan Bantuan Langsung Tunai yang konon katanya sudah diberikan kepada masyarakat penerapan di lapangan justru banayak sekali yang amburadul dan tidak tepat sasaran, dimana ada yang kaya dapat, tapi yang miskin tidak.
“Pokoknya kita melihat banyak sekali kekurangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut,” tukasnya .
Kedua, lanjut Muhyiddin, kalau persoalan ekonomi tidak bisa diatasi, maka akan berpotensi bergerak ke persoalan sosial. Seperti diketahui, persoalan sosial sekarang banayak sekali, terutama tingkat kriminalitas makin meningkat yang arata-rata diakibatkan oleh alasan ekonomi.
Dan ketiga, kata Muhyiddin, kalau masalah sosial tidak bisa diselesaikan maka justru akan merembet jadi maslah politik, dimana akan terjadi perubahan tatanan, sangat mungkin akan muncul gerakan politik yang meminta untuk mengganti pemerintahan karena dinilai gagal menyelenggarakan pemerintahan.
“Tentunya kondisi ini sangat berbahaya dan kita tidak mau chaos terjadi seperti yang terjadi pada tahun 98, karena biayanya sangat mahal,” tegasnya.
Oleh karena itu MUI minta kepad pemerintah supaya menghantikan kedatangan TKA dari China,
“Apalagi yang datang itu bukanlah orang-orang profesional, mereka adalah pekerja biasa yang keahliannya juga banyak dimiliki oleh orang Indonesia,” hkatanya. (*)
