TAJDID.ID-Medan || Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bidang Hukum dan HAM Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum mengatakan, tentang politik negara bebas aktif yang dianut Indonesia dewasa ini terkesan sangat lambat dan memprihatinkan.
Misalnya, kata Hakim, terhadap China, Vietnam, India dan sebagainya, dimana korbannya adalah ummat Islam. pemerintah terkesan sangat lamban dan tak bereaksi, bahkan terkesan bungkam dan mendukung genocida atau paling tidak pelanggaran-pelanggaran HAM itu.
Dan anehnya, lanjut Hakim, tanggung jawab dan tuduhan tak respon itu sekarang dialamatkan pada ormas-ormas Islam yang katanya sudah pada disogok.
“Sementara apakah sogokan atau pembungkaman itu tidak lebih tepat ditujukan pada aparat dan bahkan lembaga-lembaga negara ?. Bukankan sogokan yang nyata itu terbungkus berupa investasi, kerja sama bisnis dan lain sebagainya, ditambah oknum-oknum yang tiadk amanah?,” kata Hakim di Medan, Senin (16/12/2019).
Hakim justru menilai, atas nama investasi itu justru adalah penjajahan pada negeri ini, misalnya kerusakan lingkungan, habisnya sumber daya alam untuk rakyat, banyaknya pengangguran dan lain-lain. Sedangkan fakta makronya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan banyaknya orang kelaparan.
Jadi, kata Hakim, tuduhan ormas-ormas sudah disogok merupakan pengalihan isu, karena peran negara telah dilumpuhkan oleh atas nama berbagai invesatasi dan kerja sama itu.
“Sungguh-sungguh menjijikkan dan melanggar konstitusi. Inilah konspirasi yang dimotori oleh ‘media’ bersama aparat dan atas nama komentator dan buzzer-buzzer. Ayo kita lawan pengkhianatan konstustusi ini,” tegas Hakim. (*)
