TAJDID.ID-Tobelo || Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang semakin memanas, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) dan Himpunan Pemuda Alkhairat (HPA) Halmahera Utara (Halut) mulai bergerak membangun politik nilai. Diharapkan Politik nilai itu menguatkan kesadaran moral dan iman dalam politik.
“Dinamika politik Halut suda harus dibangun politik nilai untuk mewujudkan Pilkada Halut 2020 yang demokratis dan bermartabat,” terang Ketua HPA Halut Arjul Djauhar pada sebuah acara, Ahad (01/12/2019).
Ia membeberkan, Pilkada Halut sejak tahun 2005 sampai 2010, dan Pilgub serta Pemilu yang berlansung di Halut selalu saja mencerminkan sikap para politisi dan penyelenggara yang tidak mengedepankan politik nilai.
Karena itu, untuk mewujudkan politik nilai di Halut Pemuda Muhammadiyah dan HPA menggelar dialog. Dialog yang bertajuk Politik nilai Pilkada 2020, menghadirkan pembicara Ketua Bawaslu Halut, Rafli Kamaludin, dan Komisioner KPU Halut Jalil Djurumudi serta dipandu lansung Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Halut Isra Haruna. Bertempat Caffe Djarod Tobelo.
“Dialog ini bertujuan untuk menjawab penyakit penyakit kecurangan, mony politik, netralitas ASN pada Pilkada, dan integritas penyelenggara melaksanakan tahapan Pilkada,” terang Arjul.
Senada Ketua Pemuda Muhammadiyah Halut Jumar Mafoloi meminta, pihak penyelenggara baik KPU, Bawaslu, atau pihak keamanan Satpol PP, dan TNI Polri, benar benar mewujudkan politik nilai di Pilkada Halut. Politik nilai yang dimaksud bersama sama menggerakan tahapan Pilkada ini dengan iman.
Selain itu, menurutnya, Politik nilai jika digerakan secara sistematis tentunya akan dapat menangkal kerawanan pemilu.
“Konsep politik nilai ini harus di bangun untuk menangkal kerawanan pemilu berupa tingginya angka golput, mony politik, kecurangan dan tidak netralnha ASN, serta mencegah politik bebas nilai,” tuturnya.
Sementara Ketua Bawaslu Halut menuturkan, dalam mewujudkan politik nilai, Bawaslu memperkuat integritas pengawasan ditingkat lembaga Adhoc kecamatan, desa sampai PPS.
Selain itu, Bawaslu juga terus mensosialisasikan pengawasan partisipatif Pilkada 2020 disejumlah elemen masyarakat, guna menangkal kerawanan pemilu berdasarkan dokumen indeks kerawanan pemilu.
“Kami akan memulai politik nilai dengan memperkuat integritas 17 Panwascam se Kabupaten Halut melalui perekrutan yang saat ini berjalan, bagi kami jika Panwascam ini berintegritas maka Pilkada Halut akan lebih baik dari tahun kemarin,” terangnya.
Ditambahkan Komisioner KPU Halut Djalil Djurumudi mengatakan, hal yang paling krusial dalam demokrasi yakni praktek mony politic, sebab berdasarkan rilis Bawaslu bahwa praktek mony politik ini masi ada. Untuk itu, mewujudkan politik nilai harus ada kesadaran yang dimulai dari diri sendiri untuk memberantas mony politic.
Mony politik secara prinsip ada sanksi yang telah diatur oleh negara.
“Untuk netralitas penyelenggara atas sumber anggaran yang berasal dari pemerintah, itu bentuk dari kewajiban Pemerintah membiayai hajatan mereka, maka KPU akan tetap menjaga netralitas sesuai perintah undang undang, sesuai prinsip dasar atau asas penyelenggara,” tuturnya.
Lanjut ia, Dalam PKPU 16 tahun 2016 terkait proses perekrutan lembaga Adhoc masyarakat bisa melihat dari PKPU itu terkait informasi yang harus di ketahui masyarakat.
“KPU akan tetap membuka diri kepada siapa saja terkait program program, untuk mendorong sosialisasi pemilih partisipatif, kami mengapresiasi Pemuda Muhammadiyah dan HPA yang suda memediator dialog tentang Politik nilai,” tutupnya. (*)
Liputan: Jumar Mafoloi
