TAJDID.ID-Medan || Karena terpilih sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar menggelar syukuran di kediamannya, Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Minggu (6/10/2019) dengan mengundang sejumlah pejabat, di antara terlihat Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Tak ayal pelaksanaan syukuran ini kemudian mendapat tanggapan beragam dari publik. Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan relevansi digelarnya acara syukuran tersebut.
Salah satu tanggapan datang dari sosiolog Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar.
“Terpulang kepada Lili Pintauli Siregar, apakah tak merasa janggal melaksanakan syukuran atas keterpilihannya sebagai Pimpinan KPK dengan mengundang para pejabat,” ujarnya kepada TAJDID.ID, Senin (7/10).
Menurutnya, selain harus dicheck ke kode etik yang berlaku di KPK, syukuran model ini tentu terbuka diperdebatkan dari aspek etika.
Lebih lanjut ia mengatakan, hal yang jelas ini pun tak bisa dikategorikan sebagai langkah pencegahan korupsi, karena cara kerja KPK ada standar dan prosedurnya.
“Bersyukur itu wajib, tapi pilihan cara Lili Pintauli Siregar jauh dari cermìnan prilaku yang menyuburkan good governance,” kata Ketua Lembaga Hikmah dan Kajian Publik PW Muhammadiyah Sumut ini.
Bahkan, kata Shohibul, sekarang sangat terbuka dipertanyakan apakah nanti setiap kali menuntaskan kasus besar di KPK Lili Pintauli Siregar juga akan menyelenggarakan syukuran serupa?
Ditegaskannya, di seluruh dunia syukuran model pesta tegas sangat dipantangkan dalam lapangan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang dikenal sebagai kejahatan luar biasa itu.
“Kelihatannya Lili Pintauli Siregar tidak hanya gagal memahami makna syukur, tetapi juga keliru memerankan diri di tengah masyarakat meski dirinya belum dilantik dan belum mulai menjalankan tugas,” kata Shohibul.
Lili Pintauli Siregar yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), merupakan salah satu dari lima komisioner KPK Periode 2019-2023, yang dipilih DPR pada 13 September lalu. Komisioner lainnya yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Irjen Firli Bahuri. (*)
