TAJDID.ID – Medan|| Pusat Kajian dan Studi Konstitusi Unipversitas MUhammadiyah Sumatera Utara (PKSK UMSU) mendesak pemerintah dan Komnas HAM bergerak cepat untuk meredam kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, terutama berkenaan dengan pemberian jaminan keselamatan kelompok masyarakat minoritas, salah satunya ummat Islam.
“Sebagaimana kita ketahui ummat Islam di Papua adalah kelompok minoritas dan rentan sekali menjadi korban kekerasan dari kelompok mayoritas, seperti yang pernah terjadi di Tolikara pembakaran masjid yang menyulitkan ummat Islam beribadah,” ujar Benito Asdhie Kodiyat MS, Ketua PKSK UMSU, Rabu (21/8)
Ditegaskannya, tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana yang dituliskan jelas dalam pembukaan UUD NRI 1945. Karena itu ia meminta pemerintah bisa memastikan semua ummat Islam di Papua merasa aman dan nyaman melaksanakan Ibadahnya tanpa harus merasa ketakutan dan terancam dengan siapa pun.
Selain itu, Benito juga mengharapkan Presiden Jokowi turun menyelesaikan permasalahan ini demi menjaga keutuhan ummat beragama serta kebebasan dalam menjalan Ibadah. Jika persoalan ini tidak cepat diantisipasi dan diselesaikan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan konflik baru diantara ummat beragama.
“Karenana itu kita juga minta Komnas HAM cepat tanggap menyikapi hal ini. Paling tidak ada upaya pencegahan awal yang dilakukan dan Komnas HAM dapat menindak pelaku-pelaku kekerasan, penghalangan hak dasar warga negara dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh ummat beragama,” kata Benito. (*)
